Setelah menggelar kenduri demokrasi paling lama, paling kolosal, dan mungkin paling mahal. Sudah sepantasnya warga Ibu Kota menutup pesta pemilihan kepala daerah 2017 dengan kembang api kebahagiaan dan menyemai kembali segala harapan di tanah batavia.

Namun, suasana hiruk pikuk Pilkada seolah menenggelamkan kenyataan bahwa, tingginya biaya demokrasi di Jakarta menjadi hal yang patut direnungkan bersama. Untuk anggaran pilkada DKI Jakarta saja mencapai Rp 478 miliar. Lebih dari itu, untuk menyelenggarakan pilkada di 101 daerah tahun 2017, negara perlu mengeluarkan uang sebanyak Rp 4,2 triliun lebih.

Tak hanya itu, untuk dana kampanye dari ketiga pasang calon di DKI, total menghabiskan Rp 186,9 miliar. Berarti, masing-masing kandidat menghabiskan biaya politik sekitar Rp 60 miliar hanya dalam jangka waktu lima bulan. Hal ini membuktikan, demokrasi Indonesia dirayakan dengan pesta jorjoran, tetapi miskin substansi dan refleksi. Kemudian, agama diekspresikan dalam kegaduhan yang menyerang, miskin perenungan dan kemanusiaan.

Dalam konteks demokrasi elektoral seperti saat ini, hak-hak warga Jakarta dapat tersalurkan apabila mereka mengambil bagian dalam demokrasi. Dengan cara menyalurkan pendapat secara berkala dan berkesinambungan melalui mekanisme pemilihan langsung, pemilu seolah menjadi ornamen penting dalam modernitas politik saat ini.

Akan tetapi, melambungnya ongkos kekuasaan di tengah kerapuhan institusi demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) membuat keampuhan demokrasi elektroal ambruk. Lewat jalan pintas gebyar pencitraan, tanpa komitmen pada prinsip-prinsip efisiensi, serta rasionalitas kebijakan dalam realitas sosial-budaya, telah membawa demokrasi elektoral berada di ambang krisis. Harapan menegakan hukum dan keadilan, ibarat membangun istana pasir. Kelihatan indah penuh puja-puji, tetapi mudah ambruk diterjang gelombang tekanan hidup.

David Cameron, mantan pemimpin konservatif Inggris, pernah menyatakan bahwa, “Demokrasi semestinya merupakan pekerjaan dari perajin yang sabar, bukan sebagai produksi yang massal dan seragam, jika produk akhir yang dikehendaki adalah kualitas yang tahan lama.”

Demokrasi yang dijalankan tidak hati-hati dan tidak disesuaikan dengan sosial-budaya sebuah bangsa bisa menyebabkan kehancuran serta gagal memberikan martabat dan pemerintahan yang baik.

Korupsi Demokrasi

Dalam situasi ini, tingginya ongkos kekuasaan mampu memacu hasrat penjarahan sumber-sumber keuangan negara. Korupsi politik merajalela dengan berbagai macam modus baru, yang siasat-siasatnya dipercanggih oleh bantuan tangan-tangan cerdik nan pandai. Hasrat berkuasa yang ekstrem juga mempertaruhkan daulat negara. Sehingga, perkembangan demokrasi tidak memiliki pijakan kuat.

Pada akhirnya, kekuasaan memang cenderung korup. Di dalam demokrasi yang tak kunjung terkonsolidasikan, dan kekuasaan silih berganti begitu cepat. Selalu ada godaan untuk mengembangkan praktik aji mumpung, seperti kemungkinan praktik “cuci gudang” penyelesaian RUU tertentu untuk ditransaksikan. Maka, skala korupsi menemui titik klimaksnya.

Dalam pidato berjudul “Tahun Vivere Pericoloso” pada 17 Agustus 1964, Soekarno menyampaikan tentang sumber ancaman revolusi. Dirinya menuding kekuatan-kekuatan reaksioner dan apa yang disebutnya sebagai “setan multiparty system”. Bukannya ia membenci partai politik, yang menurut dia justru berjasa mempersiapkan dan mengemban revolusi.

“Yang tidak aku sukai,” ujarnya, “adalah praktik-praktik yang menunggangi partai-partai politik untuk memperkaya diri atau untuk melampiaskan ambisi-ambisi perseorangan.”

Dalam kaitan ini, Bung Hatta juga pernah mengingatkan, “Diatas sendi (cita-cita tolong-menolong) dapat didirikan tonggak demokrasi. Tidak lagi orang-seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.”

Pada titik ini, semangat revolusi serta sendi tolong-menolong yang ditekankan oleh kedua pendiri bangsa itu kini telah pudar. Tingginya ongkos politik cenderung menghasilkan tindakan koruptif. Alhasil, korupsi menjadi titik tergenting persoalan nasional. Karena ia merupakan kanker ganas yang bersemayam di jantung jati diri bangsa.

ddt

Advertisements