“Potonglah kaki tangan seseorang lalu masukan di tempat 2×3 meter dan berilah kebebasan padanya. Inilah kemerdekaan pers di Indonesia,” tulis Sok Hok Gie.

Larangan siaran langsung terkait sidang korupsi e-KTP menuai protes. Sebab, kebijakan melarang siaran langsung televisi ini diluar dari kebiasaan pengadilan yang terbuka.

Dalam UU No 40 tahun 1999 tentang pers, pasal 4 ayat 2&3 menyatakan, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Kemudian, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Berlandaskan UU pers tersebut, pelarangan terhadap siaran langsung menjadi sebuah anomali. Memang, persidangan tetap terbuka untuk dihadiri masyarakat dan diperbolehkan diliput oleh media online maupun cetak. Namun, kebutuhan infromasi publik harus tetap terpenuhi, karena sangat beralasan jika publik ingin mengetahui secara langsung tanpa harus datang ke pengadilan.

Selain melarang siaran langsung televisi, kebijakan pengadilan tipikor sekaligus menahan rasa ingin tahu masyarakat terhadap hal-hal yang menyangkut kepentingan orang banyak. Karena, hanya berawal dari rasa ingin tahu, manusia mampu mengeksplorasi informasi yang didapat. Baik atau buruk, benar atau tidak benar. Sehingga, tugas dan fungsi pers adalah mewujudkan keinginan dan kebutuhan informasi publik, melalui media cetak maupun elektronik.

Sebagai media massa elektronik, televisi merupakan saluran yang efektif untuk menyebarluaskan informasi. Apalagi, persidangan ini terkait kasus korupsi yang merugikan masyarakat luas, sehingga peran televisi bak sebuah jendela yang memungkinkan khalayak melihat apa yang sedang terjadi diluar sana.

Diketahui bersama, persidangan kasus e-KTP ini menjadi perhatian besar publik karena berdampak pada kebutuhan orang banyak dan menyangkut dana negara yang besar. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp5,9 triliun ini sekitar Rp2,3 triliun. Selain itu, ada nama-nama tokoh penting yang diduga terlibat dalam kejahatan korupsi ini.

Dalam kaitan ini, Bung Hatta pernah mengingatkan,

“Diatas sendi (cita-cita menolong) dapat didirikan tonggak-tonggak demokrasi. Tidak lagi orang-seorang atau suatu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.”

Pada titik inilah justru ditemukan kegentingan yang sedang dihadapi. Itulah sebabnya, korupsi menjadi titik tergenting persoalan nasional. Karena ia merupakan kanker ganas yang melemahkan ketahanan dan jati diri bangsa. Segala bencana yang menimpa bangsa ini pada akar tunjangnya tertanam budaya korupsi.

Kesadaran inilah yang harus dibangun publik dengan didorong oleh penyebarluasan informasi yang baik. Pelarangan siaran langsung patut jadi pertanyaan bagi publik. Hanya dengan informasi yang komprehensif, daya kritis masyarakat mampu meleburkan diri dengan kosmos bagi penemuan kebenaran, keingintahuan, dan keadilan tertinggi.

Dionisio D Tonce

Advertisements